bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum; bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang tersebut dan Peraturan Daerah agar terdapat keselarasan dengan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; bahwa penyesuaian diperlukan untuk mencegah disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan di masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.